NCW Bakal Laporkan Dugaan Mark Up 4 Proyek Disbun BU ke APH

0
Ketua LSM NCW Bengkulu Utara, Reshardi.
Ketua LSM NCW Bengkulu Utara, Reshardi.

BENGKULU UTARA, inibengkulu.com – Dugaan mark up anggaran empat paket proyek pembukaan badan jalan di Dinas Perkebunan Bengkulu Utara semakin menarik untuk disimak. Pasalnya dugaan ini mulai menarik perhatian sejumlah LSM pemantau korupsi di Bengkulu Utara. Salah satunya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) National Corruption Watch (NCW) Bengkulu Utara.

Ketua DPC LSM National Corruption Watch (NCW) Bengkulu Utara, Reshardi kepada awak media, Rabu (9/10) mengatakan lembaganya sudah memantau sejak awal pelaksanaan proyek tersebut. Karena itu pihaknya juga bakal melaporkan dugaan mark up anggaran empat paket kegiatan pembukaan badan jalan usaha tani (JUT) di dinas Perkebunan Kabupaten tersebut ke aparat penegak hukum (APH).

“Terus kita pantau proyek pembukaan badan jalan ini. Kalau saya menilai ada dugaan mark up anggaran pada kegiatan tersebut. Dalam waktu dekat ini saya akan koordinasikan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkapnya.

Selain itu, kata Ardi, seyogyanya dari awal perencanaan dinas terkait harus matang dalam menyusun anggaran. Berapa anggaran kebutuhan yang seyogyanya dan pantas dibutuhkan dalam sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan.

Lanjut Ardi, pihaknya sudah mengumpulkan bukti – bukti pekerjaan pembukaan badan jalan usaha tani yang dikerjakan dinas terkait. Dugaan mark up anggaran ini akan dibuktikan setelah adanya laporan. Selaku lembaga kontrol tupoksinya menyampaikan selanjutnya tugas APH.

“Kita selaku lembaga kontrol, tugasnya menyampaikan. Benar dan tidaknya dugaan mark up anggaran yang dilakukan dinas terkait, itu tupoksi APH,” tegasnya.

Sebelumnya konsultan perencanaan, Anto. Pada Jumat (04/10/2019) mengatakan di dalam fisik pekerjaan juga tidak semuanya untuk biaya pembukaan badan jalan. Tetapi di beberapa paket juga ada tambahan item pekerjaan seperti pembuatan beton plat dan pelapis tebing.

“Mengenai satuan harga saya tetap mengacu pada satuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,” terang Anto. (mur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here