Menilik Fakta dan Argumentasi Gakkumdu Dalam Kasus APK Andaru

0
11
Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu BU, Tugiran, M.Pd didampingi Kasat Reskrim Polres BU, AKP M. Jufri dan Kasi Pidum Kejari BU, Surono saat jumpa pers kasus APK Andaru
Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu BU, Tugiran, M.Pd didampingi Kasat Reskrim Polres BU, AKP M. Jufri dan Kasi Pidum Kejari BU, Surono saat jumpa pers kasus APK Andaru. (Foto/dok)

BENGKULU, IB – Tim sentra Gakkumdu Bengkulu Utara resmi menghentikan kasus dugaan penggunaan fasilitas negara yang menyeret putra Bupati BU, Ir Mian yang juga caleg DPRD Provinsi Bengkulu, Andaru Pranata. Gakkumdu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye dalam perkara ini sehingga tidak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan lebih jauh.

BACA JUGA: Kasus APK Putra Bupati Ditutup!

Saat jumpa pers yang berlangsung Kamis (28/2) siang, tim sentra gakkumdu membeberkan sejumlah fakta dan argumentasi yang menjadi dasar dihentikannya kasus ini. Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu BU, Tugiran, M.Pd didampingi Kasat Reskrim Polres BU, AKP M. Jufri dan Kasi Pidum Kejari BU, Surono memaparkan, dalam menangani perkara APK di rumdin bupati ini, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sesuai Perbawaslu No 7 tentang tata cara penanganan temuan dan laporan.

“Begitu dapat informasi dari media, kami langsung melakukan investigasi dengan memanggil 5 orang saksi,” kata Tugiran.

Dari saksi pertama yang dipanggil yakni saksi pembuat dan pemasang APK, Waluo, diperoleh informasi bahwa APK dicetak di rumah Waluyo sendiri di Jalan Siti Khadijah Arga Makmur. Kemudian APK yang sudah dicetak dan dirakit dibawa bersama-sama oleh Waluyo menuju arah Arma Jaya untuk dipasang. Namun sebelum sampai di sana (di lokasi pemasangan di Arma Jaya, red), mampir dulu di rumdin bupati untuk mengambil sound sistem milik Waluyo yang sebelumnya digunakan untuk sebuah kegiatan di rumah dinas bupati. Posisi APK di rumah dinas kurang dari lima menit.

“Dari keterangan 3 saksi yakni Agus Riyadi, Suwarto dan Waluyo, ada kesinkronan informasi yang sama,” imbuhnya.

BACA JUGA: Dugaan Penggunaan Fasilitas Negara, Putra Bupati Diperiksa Gakkumdu

Lanjut Tugiran, pihaknya juga sudah memeriksa terlapor yakni Andaru dan Bupati BU, Ir. Mian. Dari pemeriksaan terhadap Andaru, diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian, Andaru sedang beada di rumah pribadinya di Ketahun.

“Tidak ada instruksi apapun dari Andaru kepada Waluyo dan tidak ada perintah apapun terkait APK. Andaru tahu APK tersebut milik dia tapi tidak pernah menginstruksikan. Inisiatif mencetak dan memasang ada pada saudara Waluyo,” ujarnya.

Selanjutnya fakta dari pemanggilan Bupati BU, Ir. Mian, pada saat peristiwa Mian sedang berada di Padang Jaya melakukan pertemuan dengan Kementerian PDT untuk pembagian bibit ikan patin.

“Tidak ada juga instruksi apapun dari yang bersangkutan kepada Waluyo dan Andaru. Dan dia tidak tahu ada APK di rumah dinas. Dia baru tahu setelah ada pemberitaan di media,” lanjutnya.

Tugiran juga menjelaskan pihaknya sudah memanggil orang yang awalnya dianggap sebagai saksi ahli KPU namun belakangan tidak bisa diakui sebagai saksi ahli karena tidak bersertifikat. Yakni Divisi Hukum KPU BU, Suwarto. Karena tidak diakui maka Suwarto hanya dianggap sebagai saksi pihak terkait sebagai penyelenggara teknis.

Dari informasi Suwarto, yang dimaksud menggunakan fasilitas negara yaitu ada keuntungan yang diambil dari proses didalamnya. Ketika tidak ada keuntungan dari proses didalamnya maka tidak masuk dalam kategori menggunakan fasilitas negara.

Bahasa fasiltas negara, kata Tugiran, juga harus klop dengan aktifitas kampanye. Pengertian kampanye sesuai ketentuan UU No 7 tahun 2017 yakni kegiatan meyakinkan pemilih dengan mewarkan visi dan misi, program kerja dan atau citra diri.

“Dalam kasus APK di rumah dinas bupati, tidak ada aktivitas menyampaikan visi dan misi untuk meyakinkan pemilih. Sehingga unsur melakukan kampenye pemilu tidak terbukti. Dari sini kami menyimpulkan bahwa ada peristiwa hukum didalamnya tapi tidak memenuhi unsur untuk ditingkatkan pada proses penyidikan lebih lanjut,” tutup Tugiran. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here