Imbauan Bawaslu Direspon Positif, Baliho Petahana Mulai Diturunkan

0
Instansi terkait bersama tim paslon saat membongkar baliho petahana di fasilitas umum dan kawasan perkantoran. (Foto/ist)
Instansi terkait bersama tim paslon saat membongkar baliho petahana di fasilitas umum dan kawasan perkantoran. (Foto/ist)

BENGKULU UTARA, IB – Imbauan yang disampaikan Bawaslu BU melalui panwascam agar paslon petahana menurunkan atau melepas alat peraga sosialisasi (baliho, spanduk dan banner) yang memuat foto Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara non aktif mendapat respon positif. Hari ini, Rabu (14/10/2020) instansi terkait bersama tim dari paslon Petahana yakni Mian – Arie (MARI) langsung membongkar sendiri alat peraga mereka yang berada di berbagai tempat seperti kawasan perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Sebelumnya Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Tugiran mengatakan pihaknya sudah dua kali menyurati pejabat sementara Bupati Bengkulu Utara. Supaya menurunkan atau melepas seluruh alat peraga sosialisasi (baliho, spanduk dan banner) memuat foto Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara non aktif.

“Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon, dan cuti. Maka seluruh baliho maupun spanduk yang memuat foto petahana harus segera dilepas sementara sampai masa cuti kampanye habis,” Kata Tugiran saat memaparkan materi dalam kegiatan sosialisasi penyampaian laporan dugaan pelanggaran dan proses penanganan pelanggaran pemilu bersama awak media, Selasa 13 oktober 2020 di Sawah Resto.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 8 ayat 2, Huruf h dan i. Beserta beberapa regulasi lainnya.

“Kandidat petahana tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah selama masa cuti. Lebih detilnya, Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati,Walikota atau wakil walikota yang menjadi pasangan calon tidak memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye. Dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil walikota yang menjadi pasangan calon menurunkan alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai dalam waktu 1×24 jam,” tandasnya. (waw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here